Penguatan Heritage Culture Governance Untuk Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda Melayu Di Tanjungpinang
- 1Universitas Maritim Raja Ali Haji
Abstract
Pelestarian warisan budaya tak benda (WBTB) Melayu memerlukan tata kelola yang tidak berhenti pada inventarisasi, tetapi mampu menghubungkan dokumentasi, partisipasi komunitas, regenerasi, dukungan kelembagaan, dan keberlanjutan sumber daya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat heritage culture governance dalam pengembangan budaya Melayu pada WBTB di Kota Tanjungpinang. Pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif-kolaboratif melalui koordinasi mitra, pemetaan kebutuhan, Focus Group Discussion (FGD), penyampaian materi, dialog multipihak, dokumentasi, dan perumusan tindak lanjut. Forum melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, Balai Pelestarian Kebudayaan, Lembaga Adat Melayu, komunitas budaya, dan mahasiswa. Hasil kegiatan menunjukkan enam isu utama, yaitu kebutuhan kolaborasi multipihak, penguatan riset dan dokumentasi, regenerasi budaya, diseminasi digital, pendanaan berkelanjutan, serta akuntabilitas komunitas. Konteks capaian yang disampaikan dalam FGD mencatat 111 WBTB Kepulauan Riau telah ditetapkan, 8 tambahan telah disetujui, dan 42 usulan masih berproses dari target 50 usulan. Berdasarkan temuan tersebut dirumuskan model penguatan heritage culture governance yang bertumpu pada empat dimensi: riset dan dokumentasi; pendidikan dan regenerasi; kolaborasi kelembagaan; serta pendanaan dan akuntabilitas. Model ini menempatkan komunitas bukan sekadar penerima program, melainkan aktor utama dalam proses pelestarian. Kegiatan merekomendasikan pengembangan pusat data WBTB terpadu, pendampingan akademik, integrasi pembelajaran budaya, penguatan konten digital ramah generasi muda, dan diversifikasi sumber pendanaan yang transparan.
Related
- Urban expansion and climate shocks require rethinking accountability for heritage conservation
- Monitoring the evolution of coastal archaeological heritage at risk: the case of the Kerkenna archipelago, Tunisia
- Spatiotemporal Evolution of Intangible Cultural Heritage in Zhoushan City Under the Framework of Marine Management
- Agir avec les territoires cyborgs. Héritage(s) et projet(s) à l’heure de l’anthropocène
- Spatial modelling of cetacean habitats and cumulative anthropogenic pressures in the Caribbean: implications for transboundary marine governance
BibTeX
@article{rivai2026penguatan,
title = {{Penguatan Heritage Culture Governance Untuk Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda Melayu Di Tanjungpinang}},
author = {Nur Ilmiah Rivai and Alfiandri Alfiandri and Dewi Haryanti and Jack Febriand Adel},
journal = {Khidmat},
year = {2026},
month = aug,
doi = {10.31629/khidmat.v3i2.8929},
url = {https://doi.org/10.31629/khidmat.v3i2.8929},
note = {CC BY-SA},
}
RIS
TY - JOUR
TI - Penguatan Heritage Culture Governance Untuk Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda Melayu Di Tanjungpinang
AU - Nur Ilmiah Rivai
AU - Alfiandri Alfiandri
AU - Dewi Haryanti
AU - Jack Febriand Adel
PY - 2026
DA - 2026/08/01
JO - Khidmat
DO - 10.31629/khidmat.v3i2.8929
UR - https://doi.org/10.31629/khidmat.v3i2.8929
AB - Pelestarian warisan budaya tak benda (WBTB) Melayu memerlukan tata kelola yang tidak berhenti pada inventarisasi, tetapi mampu menghubungkan dokumentasi, partisipasi komunitas, regenerasi, dukungan kelembagaan, dan keberlanjutan sumber daya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat heritage culture governance dalam pengembangan budaya Melayu pada WBTB di Kota Tanjungpinang. Pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif-kolaboratif melalui koordinasi mitra, pemetaan kebutuhan, Focus Group Discussion (FGD), penyampaian materi, dialog multipihak, dokumentasi, dan perumusan tindak lanjut. Forum melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, Balai Pelestarian Kebudayaan, Lembaga Adat Melayu, komunitas budaya, dan mahasiswa. Hasil kegiatan menunjukkan enam isu utama, yaitu kebutuhan kolaborasi multipihak, penguatan riset dan dokumentasi, regenerasi budaya, diseminasi digital, pendanaan berkelanjutan, serta akuntabilitas komunitas. Konteks capaian yang disampaikan dalam FGD mencatat 111 WBTB Kepulauan Riau telah ditetapkan, 8 tambahan telah disetujui, dan 42 usulan masih berproses dari target 50 usulan. Berdasarkan temuan tersebut dirumuskan model penguatan heritage culture governance yang bertumpu pada empat dimensi: riset dan dokumentasi; pendidikan dan regenerasi; kolaborasi kelembagaan; serta pendanaan dan akuntabilitas. Model ini menempatkan komunitas bukan sekadar penerima program, melainkan aktor utama dalam proses pelestarian. Kegiatan merekomendasikan pengembangan pusat data WBTB terpadu, pendampingan akademik, integrasi pembelajaran budaya, penguatan konten digital ramah generasi muda, dan diversifikasi sumber pendanaan yang transparan.
SN - 3063-5527
SN - 3063-4563
ER -